Perlunya keterlibatan masyarakat cerdas dalam mendukung pengawasan pemilu, dalam rangka menggasilkan pemilu yang berkulitas dalam upaya menghasilkan pemimpin-pemimpian bangsa yang amanah dan dapat memenuhi tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan produk layanan publik yang berkualitas. Hasil pemilu yang berkualitas akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, baik KPU maupun bawaslu, serta dapat meningkatkan kepercayaan pada para pemimpin bangsa yang terpilih.
Landasan hukum pengawasan pemilu, mengacu pada Amanat UU No. 7 2017 tentang Pemilu memberikan amanat melakukan pengawasan Pemilu, rekruitmen pengawas pemilu yang netral non partisan, sehingga kualitas pengawasan semakin baik, hanya perlu diperkuat tentang penguasaan materi pengawasan, proses pengajuan bukti pelanggaran, diperkuat secara hukum, penegakan hukum, dan soliditas para pengawas dalam menjaga dan mengawal tugas-tugas pengawas di back up secara hukum. Mengapa perlu pengawasan partisipatif:
- Penyelenggara PEMILU dituntut memiliki integritas, kapabilitas, akuntabilitas, Profesional
- Kompleknya permasalahan pemilu (data, kependudukan, kieikutsertaan, wilayah, money politik, penegakan hukum, kesadaran masyarakat, golput, exploitasi kemiskinan, pengelembungan suara, intimidasi, daerah terpencel, keamanan, IT, HOAKS hasil pemilu, dll)
- distorsi dan kesenjangan sumber informasi, ekonomi dan politik
- Masih tingginya angka golput
- Perlu sinergi antara bawaslu, KPU danmasyarakat
- Komitmen KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas sangat penting,
- KPU harus berani menyelesaikan masalah diawal (dalam proses) ketimbang diakhir tidak terjadi banyak gugatan, mekanisme pengajuan bukti dan gugatan haru s dipahami sebagai pengawasn partipan
- Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, keterlibatan pencegahan pelanggaran pemilu perlu ditingkatkan
- Gerakan moral menjadi gerakan sosial: relawan, kesadaran, panggilan hati nurani harus memiliki pentehauna dan keterampilan tentang pemilu, dan teknik pengawasan, membangun karakter, membangun dan mengembangkan basis kekuatan pengawasan (komunitas atau kelompok solidaritas) dimaksudkan untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai pengawas, meningkatkan motivasi dan mewujudkan gerakan moral dalam mewujudkan pemilu yang jurdil dan berkualitas, sebagai tanggungjawab warga negara dalam penyelenggaraan demokrasi dan menjamin hak suara masyarakat terlaksana sesuai dengan aspirasinya.
Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Pengawasan partisipatif ini merupakan ruang pembelajaran politik bagi semua pihak, dan sebagai pen-gawalan hak dasar warga negara yaitu hak suara agar tidak disalahgunakan. upaya mendorong keterlibatan masyarakat pemi-lih untuk lebih aktif, kritis dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (ultimate concern), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas.
Untuk mewujudkan hal tersebut Bawaslu Republik Indonesia Bersama Bawaslu Bali Menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Parsipatif, yang diikuti oleh kalanga n Generasi Muda dari Kalangan Pelajar SMA dan Perguruan Tinggi, yang berada di wilayah kerja Bawaslu Badung. Turut Sebagai Narasumber Dr. Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Panji Sakti) dengan Materi "Pendidikan Karakter". Acara ini diselenggarakan di Hotel Fashion Legian Kuta Bali, Sabtu, 29 Agustus 2020.
